baru sadar kalo ternyata otak juga bisa over load…luber…karena kebanyakan yang dipikir..setiap kali mau bekerja justru bawaannya diam..ga tahu mau ngerjain apa dan yang mana……….

heran……Whats Wrong With Me…………???

harus cepet-cepet keluar dari situasi ini..Date line di depan mata… Yang ada harus hati-hati memilih mana pekerjaan yang harus didahulukan, meski itu harus memakan waktu yang lumayan lambat dibanding seharusnya..

hati-hati..baca yang cermat…..

harus dimulai, kalo ga terbawa suasana malessss…..

membangkitkan semangat itu yang sulit..Harus pelan-pelan…

sedih, marah, kesal…!

padahal beberapa waktu ini aku sudah menggenggam mimpiku ini…kuat-kuat kugenggam.

perasaan ini melebihi perasaan kehilangan kekasih yang paling kita cintai, yang kita bersedia berkorban hidup dan mati untuknya..

perasaan kosong karena seperti tidak diperkenankan bermimpi dan berangan-angan lagi adalah perasaan mati.

rasa sakit kehilangan kekasih seiring waktu bisa terobati, tapi kehilangan cita-cita adalah kehancuran.

mungkin bisa saja kita untuk mencari mimpi lain dan memeluknya erat-erat agar dapat menjadi cita-cita yang terwujud…

tapi…sanggupkah aku bertahan dengan berproses lagi?

aku kehilangan mimpi, kedua kalinya….masih sanggupkah aku mengharapkan mimpiku yang lain?

oh, Tuhan…kenapa kau ambil mimpiku…tolong…berikanlah meski cuma setetes, meski cuma segenggam…tidak banyak yang aku pinta,…aku hanya ingin merubah nasibku, dengan kekuatan mimpiku…tuhan peluklah mimpiku, seperti aku memluk mimpiku….dan buatlah aku tersenyum bahagia pada akhirnya…amin

Aneh, campur geli…di saat hidupku sedang mulai kubangun lagi aku seperti mendapat semangat dari tumbuhnya mekar bungaku itu..

ada harapan dan bisikan…”yuli, kamu pasti bisa melewati ini…”

hahaha…bisikan itu membuat lebih ringan di tengah segala beban persoalan yang menimpaku.

aku siap melangkah, menggapai cita-citaku…sekolah S2 sebentar lagi aku dapat meraihnya. dan yang lebih membuatku bersemangat adalah aku punya hobi baru menulis di blog ini…

ringan, lepas….seakan ada pertanda bahwa…seluruh alam sedang mengamatiku..menantiku untuk berkarya…dan “Yuli..kamu sudah kembali”…kembali seperti dulu saat engkau tidak terbebani siapa dan oleh apa..”

kamu bebas…berkarya, dan mandiri…

welcome BAck Girl…!

Kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari kondisi sosial-politik dan perekonomian internasional dan sistem yang dibangun di Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem Flexibility Market dalam manajemen perekonomian yang diterapkan setiap perusahaan. Flexibility Market adalah memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi sistem manajemen perusahaan dengan fleksibel. Kebijakan yang diambil antara lain, memaksimalkan jam kerja, pembatasan usia produktif di dalam perusahaan, untuk meminimalkan modal produksi dan memaksimalkan hasil produksi.

Kebijakan tersebut mendatangkan persoalan baru yaitu pertama memudahkan perusahaan untuk melakukan pemecatan, kedua diterapkanya sistem kerja kontrak atau outsourcing dengan gaji rendah, ketiga semakin hilangnya kontrol pemerintah terhadap perburuhan.

            Tujuan utama fleksibility market dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan mengurangi jumlah pengangguran, dan menarik investor tidak dapat dibuktikan, karena dengan sistem tersebut justru menjebak dan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan akibat meluasnya upah rendah yang diterima pekerja akibat sistem kontrak. Selain itu fleksibilitas hubungan kerja menghindarkan pengusaha untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya akibat sistem kerja kontrak.

            Di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur pasal tentang PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu tertentu. Pasal ini disalah artikan oleh pengusaha sebagai legalitas atas sistem outsourcing. Padahal PKWT seharusnya hanya dibolehkan untuk kerja musiman dan borongan seperti memetik teh, membangun proyek atau perumahan. Yang jenis pekerjaannya hanya dapat dilakukan pada suatu misim atau waktu dan jenis pekerjaan yang sementara.

            Saat ini yang ada semua jenis pekerjaan telah di outsourcingkan sehingga semua pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak ada jaminan kesejahteraan untuk kelangsungan hidupnya. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.  Selain pekerja dapat diberhentikan sewaktu-waktu juga kelangsungan pekerjaan untuk mendapatkan hak melangsungkan hidupnya menjadi terbatas.

            Belum lagi batasan umur, Kasus outsourcing di Batam dan daerah-daerah industri lainnya lebih menyedihkan. Pekerja perempuan dibatasi dari umur 17 tahun sampai 21 tahun dan tidak boleh menikah. Karena dianggap menikah mengganggu konsentrasi dalam pekerjaannya.

            Sungguh ironis memang, setelah beribu-ribu kali hari buruh dirayakan, namun tetap saja para buruh belum merayakan kemenangannya. Sementara pemerintah hanya mementingkan masuknya modal tanpa memikirkan Hak atas pekerjaan (the right to work) dan hak pekerja (the right in work) di dalam negeri.

Jika pemerintah sadar bahwa sudah kewajiban mereka menyediakan lapangan pekerjaan yang luas kepada rakyat dan tidak membatasinya sehingga persoalan outsourcing yang meluas, mungkin buruh  bisa sedikit lega.

            Karena sesungguhnya menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan jaminan sosial, memastikan keselamatan kerja, memenuhi hak normatif lainnya merupakan kewajiban Negara dalam penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Hak Pekerja dalam Hak Asasi Manusia.

Pada 1887, Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya sebagai hari libur umum. Pada 1894, Presiden Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September sebagai hari libur umum resmi nasional.Kongres Pekerja Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres tersebut menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari yang sebelumnya (masih pada tahun sama) dilakukan National Labor Union di AS.

Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions yang terinspirasi kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872 menuntut delapan jam kerja di AS dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Pada 1 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di AS berdemonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi delapan jam sehari. Aksi itu berlangsung selama empat hari sejak 1 Mei.

Pada 4 Mei 1886, para demonstran berpawai besar-besaran. Polisi AS kemudian menembaki para demonstran tersebut, sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati. Sebelum peristiwa 1 Mei itu, di berbagai negara juga terjadi pemogokan-pemogokan buruh untuk menuntut perlakukan yang lebih adil dari para pemilik modal.

Pada Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di AS pada 1 Mei tersebut sebagai Hari Buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi.

Resolusi itu disambut hangat oleh berbagai negara. Sejak 1890, tanggal 1 Mei yang diistilahkan May Day diperingati kaum buruh di berbagai negara, meski mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

(di ambil dari jawapos, 4 Mei 2007 dengan judul Dari Penembakan Buruh ke Resolusi)

Sejak Kovenan Ekosob diratifikasi oleh Indonesia sejak 2005, tetap saja kovenan tersebut hanya menjadi daftar instrumen internasional yang sudah diratifikasi saja, karena toh pelaksanaan di dalam kovenan masih nol besar.

Padahal di dalam kovenan tersebut melekat kewajiban-kewajiban Negara yang harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Hak Ekosob.

Kovenan Ekosob sudah sangat eksplisit memberikan gambaran mengenai hak atas pangan. Di dalam Kovenan tersebut melekat General Comand atau Komentar Umum mengenai pasal-pasal di dalam kovenan ekosob. Untuk Hak Atas Pangan bisa dilihat di general command No. 12. dan untuk mengukur pemenuhan Hak Atas Pangan harus dilihat melalui indikator-indikator Availability (ketersediaan), Accessibility (aksesibilitas), acceptability (penerimaan) dan quality (kualitas). Kewajiban hukum negara adalah dapat memenuhi hak atas Pangan secara progressive, bahkan memungkinkan untuk dapat mengambil kerjasama internasional jika negara tersebut tidak mampu memenuhi sendiri mengingat kondisi dalam negerinya.

Selain itu dalam pedoman Maastricht yaitu pedoman untuk menentukan pelanggaran hak ekosob, ada tiga kewajiban negara untuk menegakkan Hak-hak Ekosob, yaitu :
Pertama, kewajiban negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) , dan memenuhi (to fullfil).
Kedua, kewajiban negara untuk bertindak atau berbuat (obligation to conduct) dan kewajiban mencapai hasil (obligation of result)
Ketiga, kewajiban pokok minimum atau (minimum core obligation)

Jadi bisa dilihat dalam pemenuhan Hak Atas Pangan Indonesia hanya memiliki UU Pangan yang isinya sudah tentu tidak comply dengan kovenan ekosob karena pembuatannya sebelum diratifikasinya kovenan ekosob. Namun, itu bukan alasan bagi Indonesia untuk tidak memenuhi Hak Atas Pangan di Indonesia. Berbagai kasus busung lapar, gizi buruk, dan kelaparan akibat kenaikan harga seharusnya menyadarkan Indonesia bahwa Indonesia tidak memiliki mekanisme jelas dalam pemenuhan hak atas pangan.

Kesadaran tersebut harus dimulai dengan menerapkan kovenan ekosob dalam setiap kebijakan yang akan diambil, dengan cara harmonisasi seluruh UU yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Ekosob dengan kovenan ekosob.

Saat ini Indonesia sudah meratifikasi kovenanan Ekosob, namun sepanjang diratifikasinya belum ada usaha-usaha mengambil langkah-langkah dalam upaya pemenuhan Hak Atas Pangan tersebut, bahkan untuk mencoba harmonisasi UU juga belum dilakukan.
Terbukti, bahwa Indonesia telah mengabaikan hak pangan masyarakat karena tidak bisa di negasikan bahwa hak atas pangan menjadi bagian yang tidak terpisah dari hak hidup individu. Non discrimination (non diskriminasi) dan non derogable (tidak bisa dikurangi). Pelanggaran By omission telah dilakukan Indonesia bahkan langkah yang salah yang diambil atau pelanggaran by commission telah dilakukan Indonesia. Jika ini dibiarkan maka Silence Genosidei benar-benar terjadi di Indonesia

Saat ini kita tentu saja tidak bisa berharap dari political will dari pemerintah RI, karena jika suatu saat optional protocol Ekosob tersebut yang kabarnya sedang dirancang di sebuah konfrensi di Afrika Selatan ada dan diratifikasi, maka seluruh individu bisa secara langsung melaporkan ke badan-badan PBB yang berwenang.

Waduh ada pa lagi ini?

Setelah, minyak tanah, gas, minyak goreng, beras, kedelai, sekarang barang kebutuhan lain ikut naik.

Setelah banyaknya kasus gizi buruk, busung lapar, yang kasusnya banyak ditemui untuk umur balita dan anak-anak, sekarang giliran ibu-ibu bahkan seluruh lapisan masyarakat akan mengalami gizi buruk…

Harga Pangan merayap naik…

Kemmapuan daya beli menurun, ironis memang…bahkan ada seorang ibu, meninggal kelaparan dengan seorang anaknya yang masih balita dan janin yang dikandungnya di Makasar.

Seorang pedagang mi goreng dan kwetiauw di dekat kantor terpaksa tidak berjualan lama dikarenakan harga minyak goreng yang tinggi.

Sampe kapan ini akan terus berlangsung?

Kenaikan harga yang terus melangit sangat meresahkan masyarakat tidak hanya ibu-ibu saja. Pegawai rendahan, buruh, pedagang kaki lima. Turut menjerit karena harga pangan yang mencekik.

 Jika harga-harga tersebut tidak bisa dikendalikan, maka akibatnya akan banyak korban, selain kelaparan juga pengangguran. Bisa dibayangkan berapa pengusaha kecil menengah yang tergantung dengan harga-harga tersebut, sudah pasti tidak bisa berproduksi dan bahkan tidak bisa memberikan Upah UMP untuk buruh-buruhnya, yang dapat dipastikan lagi mereka akan kehilangan pekerjaan.

Baru-baru ini tanggal 1 Februari 2008, presiden SBY mengeluarkan statement atau press release mengenai kenaikan harga Pangan. SBY meminta agar PBB mengendalikan harga pangan dunia, agar masyarakat Indonesia dapat merasakan harga pangan murah.

Sikap SBY tersebut tidak dapat disalahkan, namun sudah seharusnya SBY justru mengkritisi kebijakan dalam negeri apakah selama ini pelaksanaan pemenuhan Hak Atas Pangan sudah dapat dijalankan dengan benar.

Sebagai Negarawan dan Kepala Negara,SBY sudah seharusnya memahami apa itu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap Hak Atas Pangan. Kewajiban Negara terhadap Hak Atas Kecukupan Pangan seharusnya dimulai dengan penghormatan, yaitu mengakui bahwa Hak Atas Pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Hidup manusia. Perlindungan Hak Atas Pangan dapat dilakukan dengan memberikan payung hukum atau undang-undang yang tentu saja di dalamnya mengatur tentang Hak Atas Pangan. Bagaimana kewengangan Negara, Kewajiban Negara, penghormatan hak warganya di dalam hak atas pangan, dan bagaimana Negara dapat memenuhi hak atas pangan tersebut. Pemenuhan Hak Atas Pangan dapat dijalankan dengan penghormatan dan perlindungan tersebut ditambah dengan monitoring dan bagaimana Negara mengatur kelembagaan pangan dalam pemenuhan Hak Atas Pangan tersebut. Bagaimana produksi Pangan dan distribusinya serta bagaimana Hak Atas Pangan tersebut dapat diakses dengan mudah dan murah, bagaimana Negara memfasilitasi Hak Atas Pangan, serta bagaimana ketersediaan nya, semua harus menjadi tanggungjawab Negara dalam menjalankan kewajiban pemenuhan Hak.

Yang ada saat ini, penghormatan terhadap hak atas pangan tidak ada karena kesadaran yang muncul adalah rakyat bisa makan. Padahal inti dari penghormatan tidak saja rakyat sekedar bisa makan, namun bagaimana pengakuan hak rakyat untuk mendapatkan pangan. (sektor pertanian, akses air, pasar juga menjadi kaitan yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan Hak Atas Pangan).

Perlindungan dari UU juga belum ada. Hal ini dikarenakan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan masih berisi soal produksi pangan, dan bagaimana industri pangan, pengolahan pangan. Persoalan hak pangan sebagai hak hidup, dan bagaimana perlindungan serta tanggung jawab Negara dalam menjalankan kewajibannya tidak terdapat dalam UU tersebut.

Persoalan Pemenuhan Hak Atas Pangan, atau pemenuhan tersebut dilihat sebagai hak dasar warganya, maka tidak ada lagi warga yang meninggal karena kelaparan. Karena siapapun, dimanapun berada tidak dapat dikurangkan hak dasarnya apalagi persoalan untuk mendapatkan Hak Atas Pangan (Non Discrimination). Mekanisme pemenuhan hak Atas Pangan harus dibuat, agar tidak kacau dalam pelaksanaannya.

Jadi kenaikan harga-harga yang memang akibat pengaruh perekonomian dunia, bukan saja menjadi tanggungjawab PBB pak SBY, namun juga bagaimana kita dapat merumuskan secara benar soal Hak Atas Pangan dan bagaimana kewajiban Negara yang ada dalam Kovenan Ekosob yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya tidak ada lagi ibu-ibu yang menjerit karena harga-harga mahal, tidak ada lagi bapak-bapak yang menangis karena upah yang kurang atau karena di PHK. Serta tidak ada lagi anak-anak kurang gizi.

Ibu yang ku kenal ini, adalah ibu yang tangguh, tegar, kuat..meskipun dia juga terluka.

Beliau lahir dalam keluarga tradisional dengan adat yang kuat. Didikan orang tua yang keras membuat ibu ini menjadi pribadi yang berani dan tangguh. Dalam tradisinya yang dia jalani, dalam kepatuhannya terhadap adat seharusnya menjadikan beliau terkungkung.

Tapi ternyata tidak!

Beliau menikah dengan Saudara yang menurut adat bisa beliau nikahi. Beliau dikaruniai dua orang anak, 1 puteri dan 1 putera. Anak-anaknya ini adalah penyemangatnya di kemudian hari. Ibu ini dalam kehidupan pernikahan yang menurut adat harus menjadi pernikahan yang kuat. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Keterkungkungan, kekerasan, ketertindasan membuatnya terluka. Belum lagi kekecewaannya akibat pengkhianatan suaminya.

Pada saat beliau terluka, beliau tetap tegar. Beliau memilih pergi meninggalkan suaminya, merantau hanya dengan berbekal uang 200-an ribu. Dengan bekal uang ditangan beliau mulai membangun hidupnya, menyewa rumah, berdagang kecil-kecilan. Kegigihan beliau menjalani hidupnya, ketangguhannya, serta semangat hidupnya hanya beliau persembahkan untuk anak-anaknya. Rupiah demi rupiah dia kumpulkan. Beban hidup dalam pundaknya tidak beliau rasakan. Kesepian tidak beliau pedulikan, yang ada hanyalah semangat hidup untuk dapat membesarkan anak-anaknya.

Semangat itulah yang merubahnya kini, keterasingan tidak membuatnya hancur dan terpuruk, luka yang menganga di hatinya dapat beliau basuh dengan air suci, hingga beliau mampu bangkit menyekolahkan anak-anaknya, membangun warung kelontong, membeli rumah tempat bernaung anak-anaknya. Pengorbanan beliau sungguh tidak ternilai. Beliau membangunkan rumah untuk anak-anaknya, tempat anak-anaknya akan pulang jika sudah kelelahan mencari takdir mereka.

Perjuangan hidup menuntunya menjadi pribadi yang baru, lebih terbuka, moderat, dan demokratis terhadap anak-anaknya. Seberapa besar anak-anaknya berbuat salah, seberapa jauh anak-anaknya pergi, seberapa dalam anak-anaknya terjatuh dia masih menyediakan tempat dihatinya untuk anak-anaknya.

Tidak peduli apapun keputusan anaknya dia tetap menghormatinya, dia tetap menyediakan bahunya sebagai sandaran, dia tetap menyediakan kakinya sebagai topangan, dan dia juga masih menyediakan pangkuan untuk anak-anaknya merebah ketika lelah.

Sakit beliau mungkin tidak dapat dirasakan anak-anaknya..tapi bagiku ini menjadikan inspirasiku…ibu..mungkin aku bukan anakmu, mungkin aku tidak lahir dari rahimmu, tapi tidak ada permintaan lain selain aku bisa menjadi Anakmu….

Terimakasih sudah pernah menerimaku hangat di keluargamu…

Hari ini 21 April, adalah hari yang tiap tahun kita peringati sebagi hari Kartini. Hari Kartini diambil pada hari kelahiran RA Kartini. Tokoh perempuan Indonesia yang mempunyai ide kesetaraan di bidang pendidikan.

Namun, apakah hanya sebatas itu Kartini dikenal masyarakat? Dan Apa pentingnya memperingati hari Kartini?

Sungguh ironis ketika pemujaan dan penokohan Kartini yang diperingati tiap tahunnya hanya dengan upacara dan berpakaian daerah atau kebaya dan dengan karnaval keliling kota. Karena tentu saja kalau Kartini masih hidup Kartini tidak ingin dipuja dan ditokohkan seperti itu. 

Seandainya mereka mengetahui, bahwa sebenarnya Kartini adalah Sang Pemula dalam gerakan Perempuan Indonesia.

Kartini merupakan pemercik api untuk gerakan perempuan selanjutnya. Kita bisa bayangkan jika Kartini pada waktu itu tidak mendobrak tradisi, maka hari ini mungkin pekerjaan Kartini itu masih dilakukan oleh perempuan di Indonesia. Akan sedikit akses perempuan untuk dapat sekolah, bahkan berada di ruang publik serta dapat berpartisipasi dalam politik.

Sayang, kemenangan Kartini hanya dilanggengkan dengan Karnaval dan Baju daerah tapi tanpa kesadaran setiap perempuan untuk membuat kaumnya lebih maju, karena sebagian perempuan menganggap kemenangan itu hanya milik pribadi mereka sendiri, hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya padahal masih bayak kaumnya yang ditindas, dan dibodohkan oleh budaya dan sistem yang dibangun oleh Negara.

Jadi, sudah selayaknya kita mengagumi Kartini dan memujanya dengan terus meningkatkan kesadaran perempuan meskipun secuil, dan hanya lewat blog ini…tapi konsisten dan sadar bahwa masih banyak perempuan yang harus dibangunkan.

Untuk kalian yang membaca…mulailah kesadaran itu dari dirimu, keluargamu, dan lingkunganmu…

Selamat hari Kartini…